Tinggalkan komentar

Pelarangan Buku: Sebuah Pembodohan Massal (4) – Catatan Fauzan Mahdami

PELARANGAN BUKU: SEBUAH PEMBODOHAN MASSAL (4)

Catatan Fauzan Mahdami 

 Penyensoran dan pelarangan pada masa Orde Baru ditunjukkan dengan peran birokrasi pemerintah dan aparat keamanan yang terlibat dalam urusan kehidupan kebudayaan di awal kekuasaannya tidak kurang dari 46 penerbitan pers ditutup berikut percetakan dan usaha penerbitan lainnya. Melalui Instruksi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1381/1965, lebih dari 70 karya orang yang dianggap terlibat dalam G 30 S dinyatakan terlarang, dalam waktu singkat pelarangan buku ini terus bertambah hinga diperkirakan mencapai 2000 judul, dan ini merupakan pelarangan massal terbesar. Di Perpustakaan Daerah Yogyakarta buku-buku yang dilarang bahkan ditempatkan di dalam kerangkeng. Pembredelan terus terjadi, pada 1974, setelah meletusnya peristiwa Malari, sebelas surat kabar dan satu majalah mingguan dilarang karena dianggap mengritik pemerintah dan mendukung mahasiswa. Tahun 1978 juga terjadi setelah demonstrasi mahasiswa di berbagai kampus. Hal ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.  Pemerintah membenarkan tindakan mereka dengan apa yang disebut “Pers Pancasila”, pemerintah berwenang melakukan intervensi ke dalam urusan pers atas nama “bimbingan” dan “pembinaan”. Yang sering terjadi berikutnya adalah para editor menerima telepon dari pejabat tinggi militer (biasanya Kapuspen ABRI), polisi atau pejabat Deppen yang meminta mereka untuk tidak mempublikasikan liputan “negatif’ yang bisa menimbulkan keresahan.

Melalui UU No. 5/1969, pemerintah Orde Baru menyatakan tetap berlakunya 28 penpres dan 10 perpres dari pemerintahan sebelumnya, salah satunya adalah UU No. 11/63 atau yang sering disebut UU Subversif adalah produk undang-undang yang sering diberlakukan untuk menjerat mereka yang menentang serta  mengancam mereka yang terlibat dalam suatu kegiatan mengritisi kebijakan ekonomi politik Orde Baru.  UU ini sendiri sebenarnya berasal dari Penetapan Presiden No. 4/63 dan memiliki cakupan yang luas, mulai dari kegiatan memutarbalikkan ideologi negara, menyebarkan rasa permusuhan hingga mengganggu industri, distribusi dan perdagangan oleh pemerintah. Hanya berbeda pendapat dengan pemerintah saja sudah bisa dikategorikan sebagai musuh negara dan akan dijerat UU Subversif ini. Di samping UU Subversif tersebut, masih terdapat pasal lain untuk menjerat mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintah, yaitu pasal-pasal penebar kebencian (Haatzaai Artikelen) dalam KUHP.

Penetapan presiden No. 4/1963, pasal 1 ayat 1 melimpahkan wewenang melarang buku dan pendefinisian ‘ketertiban umum’ kepada Jaksa Agung dan menghapus semua ketentuan lain yang berkenaan dengan pelarangan buku (pasal 10). Prosedur pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung terbagi dalam 4 tahap, yaitu pengumpulan bahan, penyelidikan/penelitian, pengambilan keputusan, dan penyitaan. Pasal 2 UU tersebut mewajibkan setiap percetakan mengirim hasil cetakannya kepada Kepala Kejaksaan Agung Negeri setempat selambat-lambatnya 48 jam setelah dicetak. Untuk barang yang dicetak di luar negeri tapi diterbitkan di Indonesia, kewajiban tersebut jatuh kepundak penerbitnya.

Pada periode transisi, Kopkamtib memiliki wewenang untuk memberi instruksi pada Kejaksaan Agung menjatuhkan larangan, jika tidak melakukannya sendiri. Untuk mengawasi penerbitan dibentuk TIM Penelitian Karya Tulis yang bertugas memberi masukan kepada Jaksa Agung dalam hal pelarangan. Pada perkembangannya kemudian, inisiatif pemeriksaan sebuah buku tidak selalu datang dari pihak kejaksaan. Lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat kerap melakukan pengaduan beredarnya barang cetakan yang meresahkan kepadda Kejaksaan Agung. Usulan pelarangan rutin dilakukan oleh lembaga pemerintah lain, melalui berbagai forum atau rapat koordinasi, salah satu yang penting adalah rapat koordinasi bidang politik dan keamanan yang dipimpin oleh Menko Polkam.

Dalam konsideran surat-surat keputusan pelarangan terlihat pandangan-pandangan dari beberapa lembaga, seperti Bakin, Bakorstanas, Bais ABRi, Polri, Departemen Agama, melalui surat kepada Kejaksaan Agung. Hubungan yang lebih langsung dapat ditelusuri dari posisi Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Massa, yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan informasi tentang buku-buku ‘rawan’. Posisi ini hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, yang telah lama bekerja dalam bidang intelejen. Lembaga lain yang cukup berpengaruh adalah Bakorstanas (sebagai pengganti Kopkamtib) yang dibetuk dengan Keppres No. 29/1988.  

Tumpang tindihnya pelaksanaan pelarangan buku oleh berbagai instansi (terutama militer yang paling berpengaruh), yang seringkali melakukan sendiri-sendiri, walau pada akhirnya keputusan resmi dikeluarkan oleh kejaksaaan Agung, pada akhirnya mulai dilembagakan koordinasinya dengan dibentuknya Clearing House pada Oktober 1989 yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Kejaksaan Agung. Lembaga ini secara resmi bekerja di bahwa Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota dari Jaksa Agung Muda bidang Intelejen dan Bidang pengawasan Media Massa, Bakorstanas, Bakin, Bais ABRI (yang kemudian dikenal sebagai BIA, dan pada masa pemeriintahan Presiden Abdurrahman Wahid diubah lagi menjadi BIN), Depag, dan Depdikbud (sekarang Depdiknas) melalui SK No. Kep-114/JA/10/1989).  Di atas kertas, tentunya setiap buku yang akan dilarang harus dibaca dan dipelajari dulu oleh Jaksa Agung, sebelum pengambilan keputusan, tapi dari kasus-kasus yang sering terjadi adalah sebuah buku dilarang hanya dengan memercayai rekomendasi dari Clearing House atau pihak-pihak lain, tanpa melakukan konfirmasi melalui penelitian. Surat-surat keputusan itu biasanya hanya mencamtumkan alasan yang umum, seperti ‘merendahkan martabat Kepala Negara RI’, ‘mengadu domba golongan’,  dan tentunya ‘mengganggu ketertiban umum’. Pembentukan Clearing House sebagai lembaga intervensi ternyata tidak mengakhiri tindakan-tindakan sepihak lembaga lain.  (Bersambung)

About Kumpulan Fiksi

Blog ini bertujuan untuk menghimpun dan berbagi karya-karya fiksi dan yang terkait. Karya fiksi diantaranya cerita pendek atau cerpen; cerita bersambung atau cerbung; novel; dan puisi. Tulisan lainnya berupa resensi atas karya-karya fiksi, profil pekerja seni, catatan atau ulasan yang terkait dengan penulisan, dan sebagainya. Rubrik masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Semoga bisa menjadi ajang untuk melatih diri berkarya, dan berharap pula bisa meramaikan jagad sastra Indonesia. Jadi, bila anda memiliki karya, tidak usah meragu untuk mengirimkan karya anda ke: kumpulanfiksi@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: